Musi Rawas – Realisasi serta rincian penggunaan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025 yang tengah menjadi sorotan publik.
Berdasarkan infromasi serta data yang dihimpun, pada tahun 2025, Dinas BPKAD Musi Rawas mengalokasikan anggaran sebesar Rp.3,47 miliar lebih untuk kegiatan BTT, dimana dengan anggaran sebesar itu publik menilai perlu penjelasan secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dalam mengelola keuangan daerah.
Publik mempertanyakan sejauh mana anggaran tersebut telah direalisasikan, kegiatan apa saja yang telah dibiayai melalui Belanja Tak Terduga, serta dasar perhitungan pemerintah daerah dalam menetapkan besaran anggaran BTT hingga mencapai Rp3,47 miliar.
Saat dikonfirmasi di ruang kerjanya pada Selasa (7/7/2026), Sekretaris BPKAD Kabupaten Musi Rawas, Mada, mengaku belum dapat memberikan penjelasan terkait realisasi maupun penggunaan anggaran Belanja Tak Terduga tersebut.
“Saya baru saja dilantik, berkas serah terima saja belum saya terima,” ujar Mada.
Mada menjelaskan bahwa pihak yang memiliki kewenangan menetapkan suatu kondisi sebagai keadaan darurat atau kebutuhan mendesak sehingga anggaran Belanja Tak Terduga dapat dicairkan adalah Kepala Daerah, dalam hal ini Bupati Musi Rawas.
“Yang menetapkan kondisi darurat atau kebutuhan mendesak sehingga dana BTT dapat dicairkan adalah Kepala Daerah (Bupati),” jelasnya.
Terkait rincian realisasi maupun mekanisme pencairan anggaran Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2025, dirinya menyarankan agar konfirmasi dilakukan kepada Kepala Bidang perbendaharaan BPKAD Kabupaten Musi Rawas.
“Coba langsung tanya saja dengan Pak Panda selaku Kabid Perbendaharaan, tetapi saat ini beliau sedang dinas luar (DL),” pungkasnya. (Syarif)
