MUSI RAWAS – Pengelolaan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas menjadi sorotan Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemantau Keuangan Daerah (LSM GPKD). Sejumlah pos belanja dalam dokumen anggaran perubahan dengan nilai mulai ratusan juta hingga miliaran rupiah diminta diperiksa secara menyeluruh guna memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, realisasi keuangan, dan hasil pekerjaan di lapangan.
Ketua LSM GPKD, Edison, menyatakan pihaknya menemukan sejumlah pos anggaran yang menurut hasil penelaahan dokumen dan investigasi awal perlu mendapatkan perhatian serius. Sorotan tersebut terutama menyangkut pengadaan obat dan bahan medis habis pakai, pembangunan fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan masyarakat, pengadaan alat kesehatan, hingga kegiatan operasional dan pemberdayaan masyarakat.
GPKD menilai besarnya nilai anggaran harus diikuti dengan keterbukaan informasi serta pertanggungjawaban yang dapat diuji. Terlebih, sektor kesehatan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan pelayanan dasar.
Dalam dokumen yang menjadi bahan telaah GPKD, terdapat sejumlah kegiatan dengan nilai anggaran besar, di antaranya pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman pada fasilitas kesehatan sebesar Rp7.850.750.000.
Selanjutnya, pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya tercatat sebesar Rp4.434.133.827. Sementara itu, pengelolaan pelayanan kesehatan bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV memiliki alokasi sebesar Rp3.413.000.000.
GPKD juga menyoroti anggaran pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sebesar Rp1.583.500.000 serta perencanaan, distribusi dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan sebesar Rp1.121.800.000.
Tidak hanya kegiatan bernilai miliaran rupiah, sejumlah pos dengan anggaran ratusan juta juga menjadi perhatian.
Di antaranya pengadaan alat kesehatan dan alat kedokteran penunjang fasilitas pelayanan kesehatan sebesar Rp756.125.000. Kemudian kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dengan alokasi yang disebut berada pada kisaran Rp305.100.000 hingga Rp827.327.300.
Selain itu, terdapat kegiatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular dengan nilai anggaran yang disebut berkisar Rp361.396.000 hingga Rp688.000.000.
Dugaan Mark-up Harus Dibuktikan Melalui Pemeriksaan
Edison mengatakan, salah satu persoalan yang perlu ditelusuri adalah kemungkinan ketidakwajaran harga satuan, volume pekerjaan, spesifikasi barang, serta kesesuaian realisasi kegiatan dengan dokumen pertanggungjawaban.
Dalam telaah awal GPKD, terdapat dugaan selisih harga maupun komponen pembiayaan yang disebut berpotensi melampaui 30 persen pada sejumlah kegiatan.
Namun, menurut GPKD, angka tersebut perlu diuji melalui pembandingan harga pasar dan e-katalog pada waktu pengadaan, pemeriksaan kontrak, dokumen HPS, bukti pembelian, hasil pekerjaan, serta audit oleh lembaga yang berwenang.
Pada kegiatan pengadaan obat dan bahan medis habis pakai, misalnya, pemeriksaan perlu diarahkan pada kesesuaian harga satuan, jumlah barang yang dibeli, spesifikasi, penerimaan barang, hingga distribusinya ke fasilitas kesehatan.
Sementara pada pembangunan rumah sakit, pemeriksaan harus mencakup volume pekerjaan, mutu material, spesifikasi teknis, progres fisik, dan pembayaran kepada penyedia.
GPKD juga meminta penelusuran terhadap kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk program penanganan HIV, pelayanan kesehatan jiwa, kegiatan gizi masyarakat, serta distribusi bantuan dan logistik kesehatan.
Menurut Edison, setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBD harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi maupun secara fisik.
Analisis Hukum: APH Diminta Telusuri Unsur Penyimpangan
Dari sisi hukum, dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran tersebut perlu diuji berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Pasal 2 ayat (1) mengatur perbuatan melawan hukum yang bertujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Sementara Pasal 3 mengatur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.
Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, beberapa aspek yang patut ditelusuri antara lain:
1. Dugaan penggelembungan harga, apabila terdapat bukti harga pengadaan tidak wajar dibandingkan harga pembanding yang relevan pada waktu dan kondisi pengadaan.
2. Dugaan pengurangan volume atau ketidaksesuaian spesifikasi, apabila barang maupun pekerjaan yang diterima tidak sesuai dengan kontrak dan pembayaran yang dilakukan.
3. Dugaan penyimpangan pertanggungjawaban, apabila ditemukan bukti kegiatan tidak dilaksanakan sebagaimana laporan, barang tidak diterima, atau dokumen pembayaran tidak sesuai keadaan sebenarnya.
4. Dugaan penyalahgunaan kewenangan, apabila terdapat bukti pejabat terkait menggunakan jabatan atau kewenangannya secara melawan hukum untuk menguntungkan pihak tertentu.
Meski demikian, besarnya pagu anggaran maupun dugaan selisih harga di atas 30 persen tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Unsur perbuatan melawan hukum, tujuan menguntungkan pihak tertentu, penyalahgunaan kewenangan, serta kerugian keuangan negara harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan penegakan hukum.
Karena itu, GPKD mendesak agar pemeriksaan tidak berhenti pada kelengkapan administrasi, tetapi juga menguji realisasi fisik, penerima manfaat, transaksi pengadaan, dan aliran pembayaran.
Edison Desak KPK, Kejaksaan dan Polda Sumsel Turun Tangan
Atas persoalan tersebut, LSM GPKD menyampaikan sejumlah tuntutan kepada aparat penegak hukum.
Pertama, meminta KPK, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, dan Polda Sumatera Selatan melakukan penelaahan serta penyelidikan apabila ditemukan indikasi awal tindak pidana dalam pengelolaan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
Kedua, meminta APH memanggil dan meminta keterangan Kepala Dinas Kesehatan, pejabat pengguna anggaran, PPK, PPTK, pejabat pengadaan, serta pihak penyedia barang dan jasa sesuai kewenangan dan keterlibatan masing-masing.
Ketiga, meminta pemeriksaan dokumen perencanaan dan penganggaran, HPS, kontrak, bukti transaksi, dokumen penerimaan barang, laporan distribusi, laporan kegiatan, serta realisasi pekerjaan fisik.
Keempat, meminta BPK Perwakilan Sumatera Selatan dan aparat pengawasan internal pemerintah melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan, termasuk audit investigatif apabila terdapat dasar dan kebutuhan pemeriksaan lebih lanjut, guna memastikan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara.
Kelima, meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas membuka ruang klarifikasi dan memberikan penjelasan secara transparan terhadap pos-pos anggaran yang menjadi perhatian publik.
Edison menegaskan, langkah tersebut bukan dimaksudkan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan mendorong agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan dan kepentingan masyarakat.
“Anggaran kesehatan merupakan uang rakyat yang harus benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan, obat-obatan, fasilitas kesehatan, dan program yang tepat sasaran. Jika memang seluruh kegiatan sudah dilaksanakan sesuai ketentuan, silakan dibuka dan dijelaskan. Namun, apabila ditemukan penyimpangan, kami meminta agar diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Edison.
Dinkes Musi Rawas Belum Memberikan Konfirmasi
Sampai berita ini diterbitkan, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas belum memberikan konfirmasi atau klarifikasi atas sejumlah pos anggaran yang menjadi sorotan LSM GPKD tersebut.
Awak media tetap membuka ruang seluas-luasnya kepada Kepala Dinas Kesehatan maupun pejabat terkait untuk memberikan penjelasan, hak jawab, serta klarifikasi terhadap informasi dan dugaan yang disampaikan dalam pemberitaan ini.
Keterangan dari pihak dinas akan menjadi bagian penting dalam menjaga keberimbangan informasi dan memastikan persoalan tersebut dapat diketahui secara utuh oleh masyarakat. (Tim)





